KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) PROVINSI PAPUA BARAT RINGKASAN EKSEKUTIF (Executive Summary) Selama 5 tahun terakhir hingga tahun 2018, di wilayah provinsi Papua Barat terdapat tiga indikator yang tingkat pencapaiannnya mampu memenuhi target dengan pola yang berbeda. Indikator tersebut yaitu indikator Pertumbuhan Ekonomi (memenuhi target Nasional, namun tidak memenuhi target Daerah), indikator Jumlah Pengangguran (memenuhi …
Continue reading “KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) PROVINSI PAPUA BARAT”
Oleh Badan Penelitian & Pengembangan Daerah RINGKASAN EKSEKUTIF (Executive Summary) BAB I PENDAHULUAN Berdasarkan data Bappenas (2016) pada tahun 2015 jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 60,7 juta unit dan sebagian besar merupakan Usaha berskala mikro (98,73 persen). Pertumbuhan UMKM periode 2011-2015 mencapai 2,4% dengan pertumbuhan terbesar terdapat pada usaha menengah yaitu sebesar 8,7%. dari seluruh unit …
Continue reading “KAJIAN KEBIJAKAN EKONOMI KERAKYATAN UMKM PROVINSI PAPUA BARAT”
Pemilihan strategi untuk menentukan di antara sekian banyak alternatif pembiayaan pembangunan, harus mengutamakan program yang mendesak dan menyangkut harkat hidup manusia. UUD 1945 sebagai dasar negara, menjamin warga negaranya untuk mendapatkan penghidupan yang layak, dan negara merupakan pihak yang paling berkompeten untuk mewujudkan harapan tersebut. Salah satu aspek penting kehidupan warga masyarakat adalah ketersediaan rumah …
Continue reading “KAJIAN KEBIJAKAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT”
KAJIAN KEBIJAKAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT RINGKASAN EKSEKUTIF (Executive Summary) Perikanan skala kecil merupakan usaha yang banyak dilakukan oleh nelayan dan pelaku bisnis perikanan di Papua Barat, sehingga kebijakan yang melindungi pelaku usaha di sektor perikanan sekaligus pemanfaatan yang menjamin stok di alam perlu disiapkan. Di samping hal tersebut, seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk …
Continue reading “KAJIAN KEBIJAKAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT”
